Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mempunyai planning tentang menarik pajak kripto pada transaksi mata uang kripto atau cryptocurrency misalnya Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) & kripto lainnya yang saat ini sedang terkenal di pasaran. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa planning penarikan pajak menurut mata uang kripto masih akan terus dikaji. Mata uang kripto atau cryptocurrency adalah ekspansi objek pajak baru yang jenis pajaknya masih wajib untuk dikaji lebih matang lagi.

Mengapa DJP Menarik Pajak Kripto?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengungkapkan pada media briefing pada Gedung DJP, Jakarta (10/05/2021), bahwa Kripto ini adalah sesuatu barang baru. Dan untuk kripto ini sendiri sedang kami terus lakukan kajiannya, misalnya seperti apa contoh usaha pada bidang kripto ini.

Dan pihak DJP sendiri masih menyelidiki apakah mata uang kripto masuk ke pada kategori barang / jasa yang perlu dipajaki atau produk pengganti uang. Dirjen Pajak (Suryo Utomo) mengungkapkan “Kalau kita bicara mengenai UU pajak, atau UU yang paling sederhana misalnya UU PPh & UU PPN. Dalam UU PPN sudah membahas yang dikenakan pajak merupakan barang & jasa yang masuk kepabeanan. Apakah kripto ini termasuk barang & jasa, dan apakah hal ini akan menjadi pengganti uang atau bukan?”.

Oleh karena itu, mungkin saja pajak atas mata uang kripto dihitung dari laba yang diperoleh para investor. Misalnya, saat terdapat investor yang telah berinvestasi Rp1 juta, lalu menerima income Rp3 juta, maka investor itu menerima laba Rp2 juta. Maka menurut laba yang inilah yang akan dikaji skemanya & sistem pemajakannya.

Suryo Utomo mengungkapkan, bahwa “Apakah tiga juta rupiah ini benar-benar sesuatu yang kita mampu tukarkan menggunakan uang nyata (konvensional)? Diskusi mengartikan tiga juta rupiah tadi bisa ditukar menggunakan uang nyata (konvensional). Lalu bagaimana kita bisa menarik pajaknya? Kemudian akan kita bahas mengenai sistem pemajakannya, entah apakah nanti akan dengan cara dipotong atau dipungut”.

Sebelumnya pada pemberitaan menurut Pajakonline.com, pemilik atau investor yang melakukan transaksi pada cryptocurrency misalnya Bitcoin, & kripto lainnya yang berharga akan diwajibkan buat melaporkan penghasilan laba yang diperoleh pada SPT Tahunan mereka.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, & Humas DJP Neilmaldrin Noor mengungkapkan “DJP berpedoman dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) yang mengungkapkan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik hal tersebut berasal dari dalam Indonesia dan juga dari luar Indonesia, dan apapun yang bisa digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk keperluan menambah kekayaan. WP (Wajib Pajak) yang bersangkutan menggunakan nama & pada bentuk apapun. Dengan demikian, bila laba menurut cryptocurrency masuk kedalam definisi tadi, hal tersebut berarti merupakan objek pajak & wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan”.

Neilmaldrin Noor memberitahukan juga, adapun pelaporan & cara pengisian SPT atas laba yang diperoleh dilakukan oleh para WP itu sendiri dan hal tersebut menggunakan system yang telah diterapkan sebelumnya yaitu Self Assessment System, dan hal tersebut merupakan contoh sistem pemungutan pajak yang berlaku pada negara Indonesia yang dimana sistem ini mengatur seluruh penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan para WP yang bersangkutan secara mandiri.

Jika yang bersangkutan bukan karyawan, maka bisa memakai SPT Tahunan (e-filing) menggunakan formulir 1770, dan penghitungan pajak atas laba output cryptocurrency atau Bitcoin (atau crypto yang sejenisnya) tadi bersifat permanen memakai perhitungan sebagaimana yang sudah diatur pada pasal 17 UU PPh.

Artikel Terkait  Kunci Sukses Investasi crypto dengan Investasi Yang Didanai

Berapa Besar Pajak yang Harus Dibayarkan? 

Pemerintah mulai melakukan pembahasan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi rakyat yang berinvestasi pada aset kripto. Berdasarkan info dari CNBC Indonesia, menyampaikan bahwa besaran PPh mulai mengerucut ke arah 0,03%.

Oleh karena itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, & Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilamldrin Noor membicarakan bahwa hingga sekarang, DJP masih mengkajinya beserta otoritas yang terkait. Dan sampai saat ini, DJP tengah mempelajari & melakukan pendalaman atas pengenaan pajak transaksi cryptocurrency, termasuk pula skemanya.

Hal ini mengingat transaksi kripto adalah hal yang baru, sebagai akibat yang diharapkan dari kajian yang lebih mendalam & menyeluruh. Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana menyampaikan nantinya aset kripto akan dikenai Pajak penghasilan (PPh) final yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia.

Indrasari Wisnu ardhana menduga menggunakan adanya pajak buat aset kripto nantinya mampu diperlukan buat sebagai bonus bagi para investor buat masuk ke pasar kripto pada Indonesia, khususnya para investor-investor mancanegara. Sehingga, rakyat Indonesia tidak harus bertransaksi ke luar negeri (menggunakan platform trading milik luar negeri), dan bisa bertransaksi hanya di Indonesia.

Sementara itu, CEO Indodax Oscar Darmawan mengakui bahwa menyambut positif adanya planning pemajakan aset kripto lantaran akan menciptakan pasar kripto pada Indonesia lebih berkembang serta lebih menaruh kepastian bagi investornya menurut sisi legalitasnya (Cryptocurrency), dan menaikkan legitimasi aset-aset kripto pada Indonesia.

Seperti yang Anda ketahui, pemerintah Indonesia sendiri telah memberitahukan bahwa terjadi lonjakan pesat pada industri mata uang kripto. Dan transaksi uang kripto selama 5 bulan pertama tahun 2021 saja menyentuh nomor Rp 370 triliun (Angka ini naik menurut transaksi tahun 2020). Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi menyampaikan tahun kemudian hanya Rp 65 triliun.

Cara Bayar Pajak Saham & Pajak Kripto 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, segala bentuk penghasilan harus dikenakan pajak. Salah satunya penghasilan yang dari berdasarkan trading (jual-beli) saham, karena saham pula termasuk harta kategori investasi yang harus dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Apabila masuk pada SPT artinya, saham merupakan objek pajak yang dikenakan pajak. Jadi bila seseorang menerima penghasilan berdasarkan mana saja dan pada bentuk apa saja, pada hal ini berdasarkan trading (saham) atau bitcoin, hal itu merupakan objek pajak penghasilan.

Dan waktu melakukan investasi pada saham, maka para investor menanamkan kapital yakni sejumlah uang pada suatu perusahaan yang terdaftar. Lalu yang dikenakan pajak merupakan output penjualan berdasarkan saham yang dibeli tadi.

Dalam hal ini, para trader saham akan dipotong Pajak Penghasilan Final oleh penyelenggara Bursa Efek melalui mediator pedagang atas penghasilan penjualan saham. Adapun besaran PPh yang dikenakan 0,1% dari jumlah bruto nilai per/transaksi. Para trader saham akan permanen berkewajiban melaporkan penghasilan & pajak penghasilan final tadi pada SPT Tahunan. Sedangkan penghitungan pajak penghasilan berdasarkan yang bersumber dari bitcoin, penghitungannya memakai prosedur penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pribadi secara umum.

Sedangkan, mereka (investor yang penghasilannya berdasarkan bitcoin) wajib menghitung pajaknya sendiri, kemudian membayar pajak, & melaporkannya ke pada SPT Tahunan atas setiap penghasilan yang mereka terima. Untuk pelaporan pajak saham & bitcoin hampir sama menggunakan pelaporan pada umumnya, hanya saja memakai formulir khusus yang tersedia dalam SPT.

Berikut Cara Membayar Pajak Saham & Pajak Kripto: 

  1. Menggunakan formulir SPT 1770-III yang telah dipilih ketika hendak melaporkan SPT Tahunan. 
  2. Lalu dalam kolom penjualan saham, tuliskan total penjualan saham yang sudah Anda lakukan selama tahun yang telah berjalan
  3. Selanjutnya, buat total harta yang dihasilkan menurut saham lalu diisi pada formulir SPT 1770-IV dalam kolom harta dalam akhir tahun (hal ini dihasilkan menurut jumlah investasi awal ditambah menggunakan imbal output menurut sahamnya).

Sebagai contohnya, investasi yang dilakukan sebanyak Rp 10 juta selama setahun mendapatkan profit output 20%, maka total hartanya pada saham tadi menjadi Rp 12 juta. Jadi, nilai yang dilaporkan pada SPT Tahunan menjadi harta menurut saham merupakan sebanyak Rp 12 juta.

Sedangkan penghasilan menurut Bitcoin, sesudah dihitung sendiri maka Anda hanya melaporkan pada SPT memakai formulir 1770 S, dan dalam bagian kolom harta ditulis total penghasilan & asalnya (yakni bitcoin dan crypto sejenisnya).

Pertanyaan & Jawaban Seputar Penarikan Pajak Kripto

Pernah timbul beberapa pertanyaan dari para investor, “Dalam beberapa tahun terakhir aku melakukan investasi kripto, bahkan pernah menerima laba yang lumayan waktu harganya sedang bagus-bagusnya. Namun, lantaran Negara Indonesia belum mengakui mata uang kripto menjadi sebuah alat pembayaran yang sah dan diakui, serta belum terdapat anggaran pajak spesifik terkait pajak kripto, sebagai akibatnya aku belum melaporkannya pada SPT”.

Lalu berikutnya ada pertanyaan, “Kalau mengacu dalam ketentuan pajak yang berlaku di dalam negara Indonesia, apakah laba berdasarkan transaksi mata uang kripto akan tetap dikenakan pajak? Kalau iya, berapa tarif pajak kripto tadi serta bagaimana prosedur pelaporannya pada SPT?”.

Mata uang kripto menjadi “alat tukar” atau menjadi “alat pembayaran” yang sah, memang belum diakui legalitasnya (baik sang Pemerintah Indonesia juga Bank Indonesia). Namun, semenjak 2018 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), telah tetapkan bahwa mata uang kripto menjadi komoditas yang mampu diperdagangkan pada Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) sudah menegaskan bahwa setiap tambahan penghasilan yang sudah diterima harus pajak, baik yang berasal dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia, merupakan “objek pajak”.

Definisi objek pajak ini tidak mengecualikan laba berdasarkan transaksi dari perdagangan mata uang kripto, yang dipercaya juga menjadi penghasilan kena pajak. Memang belum terdapat regulasi perpajakan secara khusus yang mengatur teknis pengenaan PPh atas laba berdasarkan transaksi cryptocurrency, misalnya dalam pemajakan atas laba berdasarkan jual-beli emas, saham, atau transaksi valas lainnya.

Namun, dikarenakan negara Indonesia menganut sistem perpajakan self assesment. Maka menjadikan Anda sebagai rakyat negara yang wajib pajak dan wajib berinisiatif membayar serta melaporkan sendiri pajak dan laba mereka, berdasarkan transaksi apa pun (baik ilegal juga legal).

Dalam hal ini, ketentuan self assesment tadi tentu saja meliputi laba berdasarkan jual-beli cryptocurrency. Terkait prosedur pelaporannya, Anda bisa mencantumkan penghasilan berdasarkan penjualan cryptocurrency dalam kolom “Penghasilan lain-lain SPT Wajib Pajak Orang Pribadi”. Atau, bila Anda masih mempunyai cryptocurrency (selain yang sudah dijual), Anda wajib mencantumkannya pada kolom “Harta” misalnya dalam hal perlakuan aset lain milik Anda.

Setelah pengakumulasian pada SPT Tahunan, dan masih terdapat status “belum bayar”, Anda wajib melunasinya serta bukti setor pajaknya (kode billing) dilampirkan supaya SPT bisa diterima. Adapun besaran tarif pajaknya bersifat progresif, tarifnya Anda bisa lihat menggunakan tabel penghasilan kena pajak berikut ini:

pajak-kripto

Artikel Terkait  Ingatlah 3 Pola Candlestick ini di Pasar Mata Uang Kripto

Penutup

Perlu Anda ingat, apabila kepemilikan mata uang kripto nir dilaporkan pada SPT & pada lalu hari otoritas pajak mengetahuinya. Maka Anda akan dipercaya nir patuh & terancam kena hukuman administrasi, apabila hingga hal itu yang terjadi, akbar pajak yang wajib Anda bayar akan jauh lebih akbar berdasarkan yang seharusnya lantaran disertai menggunakan hukuman denda.

Semoga artikel ini membantu dan bermanfaat bagi Anda sebagai refrensi dan informasi mengenai Pajak Kripto, kita sebagai warga negara yang baik harus patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Dan terakhir, tentunya kami juga akan terus memberikan info dan referensi cara investasi crypto lainnya atau info tentang crypto lainnya haya untuk Anda, sampai jumpa di artikel selanjutnya!