Kabar kali ini datang dari negeri ginseng, yaitu Korea Selatan. Mulai tahun depan mereka berencana menetapkan kebijakan pajak sebesar 20% bagi bisnis crypto di negaranya.

Hal ini sebetulnya sudah beberapa waktu lalu menjadi pertanda, karena pemerintah berjanji akan mengejar kebijakan pajak untuk transaksi mata uang kripto.

Kebijakan Pajak Crypto Sudah Lama Berbisik

kebijakan-pajak-1

Sejak Februari lalu pemerintah mengumumkan melalui Kementerian Ekonomi dan Keuangan bagi investor yang bergerak dalam bidang crypto dan memiliki penghasilan minimal 2,5 juta won atau jika dalam bentuk dolar sekitar US $2.260, rencananya akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% mulai tahun depan.

Kebijakan pajak tersebut sebetulnya mulai berlaku pada 1 Oktober lalu, tetapi terpaksa ditunda karena infrastruktur perpajakan yang belum terpenuhi.

Pemerintah Korea Selatan tidak tinggal diam dalam menyikapi perkembangan cryptocurrency di negaranya, Kementerian Pelayanan Finansial Korea Selatan menjadi otoritas tertinggi dan ditugaskan untuk mengawasi dan meregulasi pasar cryptocurrency.

Di sisi lain, Kementerian Sains bertugas untuk terus mengembangkan industri terkait dengan blockchain di Korea Selatan. Perlu diketahui, bahwa mata uang kripto di Korea Selatan dikategorikan sebagai aset virtual, bukan sebagai mata uang virtual.

Artikel Terkait  Aset Kripto Lampaui PayPal Dalam Hal Jumlah Nilai Transaksi Dolar

Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri Korea Selatan Hong Nam-ki mengatakan pada audit parlemen Kementerian Ekonomi dan Keuangan di Seoul, bahwa setiap adanya penundaan dalam kebijakan pemerintah akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, serta mengganggu stabilitas hukum.

Jika kebijakan pajak tersebut diterapkan di tahun depan maka kemungkinan sebagian besar pebisnis akan merasa keberatan, karena pajak tersebut dikenakan pada keuntungan crypto, bukan dengan investasi saham.

Seperti yang diketahui, proses penambangan crypto memerlukan energi listrik yang tidak sedikit, banyak perangkat yang dioperasikan sepanjang hari untuk memecahkan algoritma yang akan menghasilkan crypto. Dalam proses tersebut tentunya akan ada biaya yang dihabiskan, kemudian oleh pemerintah biaya tersebut akan dihitung sebagai pengurangan tarif pajak bisnis.

Artikel Terkait  Bitcoin Terdepresiasi! Shiba Inu Coin Sekarang Menjadi Incaran Para Investor?

Sementara crypto terkena pajak 20% di Korea Selatan tahun depan, berbeda halnya dengan NFT yang tampaknya bebas dari pajak, hal ini karena NFT belum dikategorikan sebagai aset virtual di Korea Selatan.

Sedikit informasi, NFT atau non-fungible token merupakan sebuah token digital yang diintegrasikan ke dalam sistem Blockchain. NFT sendiri tidak bisa ditukarkan, namun bisa diperjual belikan. Biasanya para pekerja seni menggunakan NFT dalam transaksi mereka sebagai identitas.

Hanya 4 Bursa yang Berhasil

Di sisi lain bursa pertukaran crypto di Korea Selatan sebelum (24/9) lalu diperintahkan untuk mendaftar terlebih dahulu ke Unit Intelijen Keuangan agar mereka tetap bisa membuka layanan seperti biasa. Tak hanya mendaftar, mereka juga harus bermitra dengan bank untuk memastikan akun mereka menggunakan nama asli.

Artikel Terkait  Setelah Melarang Penambangan Bitcoin, China Memburu Para Penambang

Jika terlambat, maka bursa harus menutup layanan mereka setelah tenggat waktu yang diberikan. Sementara itu bagi yang sudah mendaftar tetapi gagal bermitra maka dilarang untuk melakukan transaksi dalam mata uang won.

Hasilnya sebanyak 40 bursa dinyatakan gagal dan harus menutup seluruh layanan mereka, sementara 28 lainnya tidak mendapat kemitraan bank walaupun telah memiliki sertifikat keamanan. Sisanya hanya 4 bursa yang berhasil, yaitu Upbit, Bithumb, Coinone, dan Korbit.

Demikianlah berita mengenari kebijakan tarif pajak untuk pebisnis crypto tahun depan di Korea Selatan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan nantikan terus berita-berita terbaru seputar dunia cryptocurrency hanya di situs Crypto Markey!